Anggota Dpr Ri Maluku 2014

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas

Ambon (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty meminta pemerintah pusat agar dapat memberdayakan masyarakat adat di Maluku sehingga lebih sejahtera. “Masyarakat adat terutama di Maluku harus diberdayakan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengelola sumber daya alam mereka secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” kata Saadiah Uluputty, usai mendengar aspirasi Gerakan Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) yang berdemonstrasi di Kawasan Bundaran Patung Leimena, Poka, Ambon, Jumat.

Aksi damai tersebut dilakukan untuk mendesak Presiden Prabowo-Gibran agar di masa pemerintahannya lebih tegas dan konsisten mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.

“Tadi saya lewat dan ketika melihat mereka sedang melakukan aksi, saya turun untuk mendengar langsung apa yang mereka sampaikan. Dan memang benar, terkait hak-hak masyarakat adat ini penting untuk disuarakan,” ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan seruan ini, Saadiah berharap pemerintah dapat lebih responsif dalam menangani isu-isu yang dihadapi masyarakat adat dan berkomitmen untuk menciptakan program-program yang bermanfaat bagi mereka.

“Karena berbicara masyarakat adat mereka sering dimarjinalkan. Tidak diberi ruang untuk hidup sejahtera di tanah mereka sendiri. Dan saya mendorong apabila ada kawasan-kawasan konservasi atau hutan-hutan milik negara masyarakat adat juga bisa dilibatkan untuk menjaganya,” jelas Saadiah.

Ia juga berharap, kepada presiden atau masa kepemimpinan yang baru nantinya dapat lebih menaruh perhatian kepada masyarakat adat untuk bisa hidup sejahtera di kawasan hutan mereka.

“Saya berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan yang inklusif dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat adat dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saadiah mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghargai keberadaan masyarakat adat sebagai aset budaya bangsa. Ia menekankan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan memperkuat posisi masyarakat adat adalah langkah penting untuk menjaga warisan budaya Indonesia. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Maluku, Lenny Patty dalam orasinya mengatakan, RUU masyarakat adat sangat penting disahkan karena akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan.

"Kami harap di pemerintahan Indonesia yang baru ini, Pak Prabowo dan Pak Gibran dapat mengesahkan RUU masyarakat adat di 100 hari pertama pemerintahan mereka," harapnya.

Dalam aksinya, ia juga mendesak agar Presiden Prabowo memulihkan kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001dan UUPA 1960.

Mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan menjadi pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya. Pemerintahan Prabowo harus menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata.

"Jangan jadikan adat hanya sekadar simbolisasi dengan penggunaan pakaian adat dalam acara-acara kenegaraan. Tetapi harus bisa lebih dari itu dengan mengesahkan RUU masyarakat adat," ucap Lenny.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:

Pelantikan anggota DPR-RI periode 2014-2019

Sebanyak 555 dari 560 anggota DPR-RI terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, Rabu (1/10) siang, dalam sidang paripurna DPR-RI diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali. Sedangkan 5 (lima) anggota DPR-RI terpilih lainnya ditunda pelantikannya setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengirimkan surat kepada Sekretariat Jendral (Setjen) DPR-RI karena mereka berstatus tersangka sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang paripurna pertama DPR-RI 2014-2019 dipimpin oleh ketua sementara yang merupakan anggota tertua Popong Otje Djundjunan (76) dari Fraksi Partai Golkar (FPG) didampingi wakil ketua yang juga anggota termuda Ade Rizki Pratama (26) dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam acara juga yang dihadiri oleh mantan Presiden BJ. Habibie dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, para anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, serta ta Dubes negara-negara sahabat itu, dilangsungkan pula peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta peresmian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019.

Selanjutnya anggota termuda DPD-RI, Riri Damayanti (24) dari Sumatera Barat dan Mudaffar Sjah (79) dari Maluku Utara memimpin pengambilan sumpah 132 anggota anggota DPD-RI periode 2014-2019.

Di antara ke-555 anggota DPR-RI yang diambil sumpahnya terdapat 6 (enam) orang mantan menteri KIB II, yaitu Sjarifudin Hasan, EE. Mangindaan, Helmi Faishal Zaini, Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, dan Tifatul Sembiring. Sementara seorang menteri KIB II, Jero Wacik yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK meminta penundaan pelantikan dirinya.

Adapun wajah baru yang menghiasi anggota DPR-RI periode 2014-2019 terdapat nama-nama artis seperti Desy Ratnasari, Anang Hermansyah, Lucy Hakim, Jamal Mirdad, Krisna Mukti, Nico Siahaan, dan Dede Yusuf. Juga ada nama pembalap Moreno Soeprapto dan petenis Yayuk Basuki, disamping juga terdapat nama-nama seperti Aryo P.S. Djojohadikusumo (putra Hashim S. Djojohadikusumo, Prananda Surya Paloh (anak Surya Paloh), dan Puti Guntur Soekarno (putra Guntur Soekarno).

Mengenai penundaan pengambilan sumpah 5 (lima) anggota DPR-RI terpilih periode 2014-2019, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengemukakan, ia telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang permintaan penundaan pelantikan anggota DPR terpilih yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

“Saya terima surat dari KPU pukul 02.00 WIB,” kata inantuningtyastiti. Kelima anggota DPR-RI yang batal dilantik itu masing-masing atas nama Jero Wacik (Partai Demokrat), Iqbal Wibisono (Partai Golkar) serta Idham Samawi, Herdian Koesnadi, dan Jimmy Demianus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Anggota DPR yang diambil sumpahnya itu terdiri atas PDIP berjumlah 109 orang, Golkar 91 orang, Partai Gerindra 73 orang, Partai Demokrat 61 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) 49 orang.

Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berjumlah 47 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 orang, Partai Nasdem 35 orang, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebanyak 16 orang. (WID/ES)

KlikMaluku.com  - Sebanyak 580 anggota DPR RI terpilih akan dilantik di Gedung DPR hari ini, Selasa (1/10/2024). Empat orang diantaranya adalah wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku, yakni Widya Pratiwi (PAN), Saadiah Uluputty (PKS), Mercy Chriesty Barends (PDIP) dan F. Alimudin Kolatlena (Gerindra).Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan, persiapan acara pelantikan anggota DPR RI periode 2024–2049 sudah sangat matang."Insyaallah semua akan berjalan dengan baik dan lancar," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).KPU sebelumnya telah menetapkan 580 caleg DPR yang terpilih dalam Pileg 2024. Penetapan caleg terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1205 tahun 2024 tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2024."Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menimbang, mengingat, memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2024," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin l, Minggu (25/8/2024)."Kesatu: menetapkan perolehan kursi parpol peserta pemilihan umum anggota dpr pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I. Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua: Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini," dia menambahkan.(*)

Ambon (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saadiah Uluputty menyatakan siap mengambil peran untuk bertarung sebagai kontestan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku 2024.

“Sebagai kader partai jika direkomendasikan sebagai calon Gubernur Maluku maka kita tetap harus siap,” kata Saadiah di Ambon, Selasa.

Tentu, kata ia, kesiapan untuk direkomendasikan oleh partai bukan tanpa alasan, melainkan dengan perhitungan yang sangat matang dan berbagai kajian yang mendalam agar dapat meraih hasil yang maksimal.

Karena PKS juga mempunyai ambisi yang sama seperti partai lainnya yakni untuk mengambil peran lebih untuk memimpin Maluku. Baca juga: Anggota DPR RI dorong Desa Iha Maluku jadi kampung nelayan maju

“Pilkada Maluku sebenarnya kita itu punya satu ambisi keinginan sebagaimana partai politik lain, dalam suksesi kepemimpinan, PKS harus mengambil peran lebih,” ujarnya.

Selain itu, Saadiah juga mengatakan, alasan untuk maju bertarung sebagai calon Gubernur Maluku karena berkeinginan untuk memajukan Maluku dan bisa menjadikan Maluku setara dengan Provinsi lainnya di Indonesia.

Karena sebagai anggota legislatif, dirinya mempunyai banyak keterbatasan untuk mengeksekusi persoalan-persoalan masyarakat di Maluku. “Saya hanya berkeinginan untuk memajukan Maluku,” ucapnya.

Sebelumnya, Saadiah Uluputty merupakan seorang politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2019 dari Provinsi Maluku.

Sebelumnya, ia berkursi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dua periode sejak 2009 hingga 2019. Tahun ini, ia juga maju bertarung di Pemilu sebagai calon legislatif dengan perolehan suara sebanyak 93.119.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul:

Badan Pusat Statistik Provinsi MalukuJl. Wolter Monginsidi – Passo

Telp : (0911) 361320 Email : [email protected]

TERNATE, KAIDAH MALUT – Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengajak masyarakat untuk memilih Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Maluku Utara, pada 27 November 2024 mendatang.

“Saya Irine Yusiana Roba, mengajak bapak/ibu sekalian, mendukung Paslon nomor 1 untuk Maluku Utara yang lebih baik,” kata anggota DPR RI Dapil Maluku Utara itu, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Irine mengatakan, Maluku Utara punya potensi yang sangat besar. Hanya butuh diarahkan lewat kepemimpinan yang tepat. “Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan siap membawa semangat baru untuk selamatkan Maluku Utara,” ujar Irine.

Menurut anggota DPR RI tiga periode dari PDI-P ini, Husain-Asrul adalah figur yang tepat. Karena itu, ini kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah Maluku Utara. “Pilih nomor satu untuk mewujudkan Maluku Utara lebih maju, sejahtera, dan berulat. Merdeka!” pungkasnya. (*)